Pemerintah Kabupaten Situbondo melanjutkan kerja sama pelaksanaan e-audit laporan keuangan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kerja sama tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan bersama petunjuk teknis (juknis) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemkab Situbondo dalam rangka pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Penandatanganan itu dilakukan oleh Bupati H. Dadang Wigiato dan Kepala Perwakilan Provinsi Jatim BPK RI, Muzakkir, di aula Lantai II Pemkab Situbondo, senin 8 April 2013.
Dijelaskan Muzakkir, juknis itu nantinya digunakan untuk memudahkan proses audit yang dilakukan oleh pihak BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Situbondo. Sebelumnya pelaksanaan e-audit secara realtime sudah dilakukan oleh BPK, namun belum diterapkan pada semua jenis laporan keuangan.
“E-audit pada akhirnya akan diterapkan pada seluruh laporan keuangan mulai dari perencanaan hingga laporan akhir, namun pelaksanaannya tergantung kesiapan Pemda masing-masing,” kata Muzzakir.
Dengan e-audit, menurut Muzakkir membantu pihak BPK dalam mempercepat proses pemeriksaan laporan keuangan. Karena masa kerja BPK dibatasi hanya 2 bulan oleh undang-undang sejak menerima laporan keuangan dari daerah. “Dengan e-audit ini proses kerja kami lebih cepat.
BPK bisa langsung mengakses data dari kantor pusat untuk analisa awal untuk menemukan adanya indikasi apakah laporan sudah benar atau masih ada kekurangan. Jadi ketika datang ke daerah pemeriksaan yang dilakukan sudah tajam dan terarah,” urai Muzakkir.
Selain itu Muzakkir mengatakan jika tugas BPK tidak hanya melakukan audit keuangan daerah, namun juga memiliki misi pembinaan terhadap daerah terperiksa.
Untuk Kabupaten Situbondo yang pada tahun lalu opini laporan keuangannya masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Muzakkir berjanji akan terus mendampingi agar dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Strategi yang harus dilaksanakan antara lain penguatan peran inspektorat dalam melaksanakan quality insurance, yakni mereview semua proses mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan “ ujarnya.
Namun Muzakkir menekankan keberhasilan pencapaian opini laporan keuangan terbaik membutuhkan kerjasama semua pihak di pemerintahan daerah baik Bupati, Sekda dan para Kepala SKPD.
Sementara itu Bupati H. Dadang Wigiarto menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin antara BPK RI dan Pemkab Situbondo. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPK. “Terkait audit ini kami akan menjalankanya sebagai mekanisme pertanggung jawaban yang dilakukan dengan orientasi yang baik “tutur Bupati H. Dadang Wigiarto.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar